GOVERNMENT POLICY ON LAND CERTIFICATION FOR THE COMMUNITY THROUGH THE COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL) PROGRAM IN CIKOKOL SUB-DISTRICT, TANGERANG DISTRICT, TANGERANG CITY

Rachmat Gustiana; Widya Agustin

doi:10.53363/bureau.v5i2.648

Authors

Rachmat Gustiana Universitas Yuppentek Indonesia
Widya Agustin Universitas Yuppentek Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.648

Keywords:

Complete Systematic Land Registration (PTSL), Land Certificate., Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertifikat Tanah

Abstract

This research aims to explore and clarify the process of mass certification for state land under the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Cikokol Urban Village, and whether it aligns with the core principles of land registration. A qualitative approach was used, with data gathered through interviews and field observations. Eleven informants were selected based on their insight and relevance to the issue. The Tangerang City Land Office designated Cikokol as a suitable location for the PTSL program because it met the criteria outlined in the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Regulation No. 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration. Ideally, the implementing team—particularly the Cikokol Urban Village officials—should carry out their roles in accordance with the established Standard Operating Procedures (SOPs). Doing so ensures the process runs smoothly and reduces potential misunderstandings, especially after the certificates are issued. This is crucial, as there have been complaints about unexpected costs related to BPHTB and SSP payments.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adrian, Sutedi. 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika. Jakarta.

Albrow, Martin. 2015. Birokrasi. Tiara Wacana. Jogyakarta.

Atikah, A., & Mulyono, Doddy. (2021). Pengaruh kualitas jasa dan harga terhadap kepuasan pelanggan Cengkareng Golf Club. Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management, 1(1), 22–32.

Basrowi dan Suwandi. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta.

Chomzah, Ali Achmad. 2012. Hukum Pertanahan. Prestasi Pustaka. Jakarta

Fuad, Anis, dan Nugroho. 2012. Panduan Praktis Peneliti Kualitatif. Fisip UNTIRTA. Serang.

FX. Sumarja. 2015. Hukum Pendaftaran Tanah. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Harsono, Budi. 2013. Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah ). Cetakan Kelima belas. Edisi Revisi. Djambatan. Jakarta.

Hermit, Herman. 2014. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung,

Kamaluddin, Rustian. 2014. Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.

Kosasih, Taruna Supanji. 2017, Teori Pembangunan Dalam Pemerintahan, Universal, Bandung.

Mulyono, Doddy. (2021). Tingkat preferensi kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kelurahan Cipondoh Makmur. Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services, 1(1), 23–29.

Mulyono, Doddy, Supriadi, Y. N., & Hermawanto, A. R. (2020). Model analisis pengawasan BPD dan dampaknya pada transparansi keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Tangerang dengan kinerja perangkat desa sebagai variabel moderasi. Jurnal Mozaik, XII, 1–12.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2014. Hak-Hak Atas Tanah. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Murod, Rusmadi. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Cetakan I. Alumni. Bandung.

Pamudji, S. 2016. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Penerbit PT. Bina Aksara. Jakarta.

Permana, R. S., Mulyono, D., & Saragih, G. S. (2023). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi penjualan di PT. Edita Putra Perkasa. Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management, 3(3), 1002–1016.

Pirani, I. S., Gustiana, R., Mulyono, D., & Saragih, G. S. (2023). Analisis implementasi sistem pengupahan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Enlka Mitra Perkasa. Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management, 3(3), 1029–1041.

Rohim, M. I., Mulyono, D., & Saragih, G. S. (2023). Pengelolaan ketertiban Pasar Curug Kabupaten Tangerang oleh Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja. Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management, 3(3), 1057–1068.

Saifullah, S., & Mulyono, D. (2024). Implementation of Annex 17 concerning aviation security and safety supervision by Aviation Security Soekarno Hatta Airport Cengkareng Jakarta. Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis, 22(1), 89–96.

Saldi, N. W., & Mulyono, D. (2023). Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tangerang (Studi pada daya tarik wisata Kota Tangerang). Artikel, 1–14.

Sutoro, S., Subagia, D., & Mulyono, D. (2023). Efektifitas pelayanan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama dalam program BPJS di Puskesmas Karawaci Baru. Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management, 3(3), 1017–1028.

Widyawati, T. I., Karlinah, I., Aditya, T., & Mulyono, D. (2021). Inovasi pengelolaan sampah terpadu di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 5(1), 82–86.

Salam, Dharma Setyawan. 2016. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Djambatan. Jakarta.

Santoso, Urip. 2013. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Kencana, Jakarta.

Sembiring, Jimmy Joses. 2010. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Visimedia. Jakarta.

Soetomo. 2017. Pembangunan Masyarakat : Merangkai Sebuah Kerangka. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Suradinata, Ermaya,. 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ramadhan. Bandung.

Suyamto. 2014. Otonomi Birokrasi Partisipasi. Dahara press. Semarang.

Syafi’ie, Inu Kencana. 2018. Pengantar Ilmu Politik : Dari Keseimbangan Good Governance dengan Clean Government sampai pada State of The Art Ilmu Politik dalam Mengubah Biadab menjadi Politik Beradab. Pustaka Reka Cipta. Bandung.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2015. Manajemen Publik. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta :

William N, Dunn. 2004. Pengantar Analisis Kebijakan Publik”. Gajahmada Univercity Press. Yoyakarta:

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1989. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Di Propinsi Dan Kantor Pertanahan Di Kabupaten/Kotamadya

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.