PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG

Bima Meidianto  Nugraha; Hari  Soeskandi

doi:10.53363/bureau.v2i2.124

Authors

Bima Meidianto Nugraha Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Hari Soeskandi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.124

Keywords:

evidence, witness, victim, pembuktian, korban, Saksi

Abstract

The journal entitled "Legal Protection of Alfamart employees as witnesses" describes employment problems that arise as a result of technological advances in the modern era, one of which is caused by the digitalization of the circulation of video in problems. The purpose of this paper is to find out how the law regulates the rights and legal protection of workers who are threatened with acts of defamation. The research method used is the normative legal research method. This research method is normative by looking at the law from an internal perspective whose object of research is to use legal norms where there is still a vagueness of norms in legal protection due to the impact of this digitalization. 1945 Constitution article 27 paragraph 2, and in article 67 paragraph 1 and 2 contained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The definition of Employment Law is a written law that has been codified in the Civil Code and partly (possibly more than that has been codified). Manpower Law is essentially a set of rules governing before and until the end of the employment relationship between the worker and the company where the worker works. In other words, Employment Law has the scope of Legal Protection from the beginning before entering the World of Work until the end of the Employment Relationship itself. Legal protection has an important role for all society, the existence of legal protection is one of the spaces to get justice and carry out a process of action to achieve the truth of the facts. Legal protection is made with the aim of providing justice regarding someone's actions if something is unwanted and getting sanctions in accordance with the regulations that have been made

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Angelia, Grace dan Andari Yurikosari. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Adigama. Vol.3. No.1 (Juli 2020).

Arifianti, Estu Dyah dan Nabila. 2020. Kertas Advokasi Kebijakan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan. (Jakarta: PSHK).

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Bland Michael, Theaker Alison, Wragg David. 2001. Hubungan Media Yang Efektif. Jakarta: Erlangga.

Chazawi Adami. 2009. Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna. Surabaya: PMN.

Darwati dan Aziz Budiarto, Analisa Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus putusan PHI No.46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST). Lex Publica, Volume IV, Nomo3 1, Nopember 2017. Hlm. 692.

Dhisa Permata Tami Nindya, Serikat Putra Jaya Nyoman. 2013. Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia. Jakarta.

Hendriyanto, Kessa. Liberalisasi Importasi Produk Pertanian dalam UU Cipta Kerja dari Pemikiran Hukum Progresif. Progresif: Jurnal Hukum. XV. No.2 (Desember 2020

Ii, B. A. B. 2014. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Https://Kbbi.Web.Id/Perlindungan, Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2020. 23 30.” 30–67.

ISMAIL. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” Lex Crimen 4(1):1–9.

Komariah, Mamay. 2015. “Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk).” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3(2):229. doi: 10.25157/jigj.v3i2.421.

Kartika, Shanti Dwi. Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Info Singkat. Vol.XII. No.20 (Oktober 2020).

Liky Faizal. 2020. “Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Persfektif Pembangunan Hukum Nasional.” Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 4(1):1–9.

Mardijani, Prastiwi. Partisipasi Masyarakat terhadap Peningkatan Pembangunan Desa. Buletin Ekonomi. Vol.8. No.1 (April 2010).

Pangestuti, Erly. 2017. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban.” Yustitiabelen 3(1):14.

Permata tami, Nindya Dhisa. 2013. “Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia.” Law Reform 9(1):106. doi: 10.14710/lr.v9i1.12437.

Philipus M Hadjon, “ Perlindungan hukum dalam negara hukum Pancasila, makalah disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalis XV/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994

Soekanto Soerjono. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Z. Wadjo Hadiba. 2011. “Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers.” Sasi 17 No.2:3–4